Ringkasan

PERKEMBANGAN EKONOMI KEUANGAN PADA AWAL KEMERDEKAAN

(1945-1950)

Keadaan Ekonomi Pasca Kemerdekaan Mengubah Ekonomi Kolonial Menuju Ekonomi Nasional

Bagaimana memperbaiki perekonomian pada masa revolusi? Revolusi Indonesia memerlukan biaya, bukan hanya untuk biaya militer tetapi termasuk biaya untuk menjalankan pemerintahan dan diplomasi. Perubahan pemerintah yang drastic dari keadaan perekonomian yang sangat buruk harus dilanjutkan dengan kondisi itu guna mempertahankan kemerdekaan. Sementara itu kekuatan rakyat tetap menggebu untuk mengubah system perekonomian yang berlaku di samping infrastruktur perekonomian republik masih lemah. Blokade Belanda memperburuk perekonomian nasional Pemerintah yang mengumpulkan dana tradisional seperti monopoli pemerintah, pajak-pajak yang pernah ditarik oleh Jepang. Kedudukan dan situasi yang sulit yang dialami oleh Pemerintah ini masiih ditambah dengan dilakukannya blokade laut menutup pintu keluar masuk perdagangan Republik oleh Angkatan Laut Belanda. Tindakan blokade dimulai pada bulan November 1945. Akibat blokade ini barang milik Republik seharga Rp.200.000.000 tidak dapat diekspor. Adapun alasan Belanda untuk melakukan blokade adalah:

•        Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan alat-alat militer ke Indonesia.

•        Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.

•        Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Belanda itu tujuannya adalah suatu usaha untuk melenyapkan Republik dengan senjata ekonomi. Terutama akibat dari blokade ini yang diharapkan oleh pihak Belanda ialah timbulnya keadaan sosial yang buruk, kekurangan bahan-bahan impor yang sangat dibutuhkan. Barang-barang milik Republik dihancurkan atau dibumihanguskan. Keadaan inflasi yang parah akan menimbulkan kebencian terhadap pemerintah Republik.

Kebijakan-kebijakan Ekonomi-Keuangan Pasca Kemerdekaan

Pinjaman Uang Sebagai Sebuah Solusi

Pemerintah RI berusaha keras untuk mengatasi kesulitan moneter yang semakin kacau ini. Usaha Pemerintah pertama-tama adalah melakukan pinjaman nasional. Dengan mendapat persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), Menteri Keuangan Ir.Surachman melaksanakan pinjaman nasional dengan undang-undang No.4/1946. Besar pinjaman ini direncanakan akan meliputi Rp.1.000.000.000, yang dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya 40 tahun. Pada bulan Juli 1946 seluruh penduduk Jawa dan Madura diwajibkan menyetor uangnya kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian.

Penggunaan Oeang Republik Indonesia (ORI)

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, ekonomi moneter Indonesia dalam keadaan kurang menguntungkan. Hal ini antara lain disebabkan karena terjadinya inflasi. Jumlah uang Jepang pada saat itu 4 milyar rupiah. Pada waktu itu pemerintah belum mampu mengeluarkan mata uang sendiri. Untuk mengatasinya pemerintah mengeluarkan Maklumat no. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945 yang menetapkan masih berlakunya tiga jenis mata uang, yaitu Jepang, uang yang dikeluarkan De Javasche Bank, dan uang Pemerintah Hindia Belanda.

ORI adalah mata uang kertas pertama kali yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. Uang ini dekeluarkan untuk menggantikan uang Hindia Belanda dan Jepang yang masih berlaku pada waktu RI berdiri. ORI diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1946, yang didahului oleh pidato Moh.Hatta lewat RRI pada tanggal 29 Oktober 1946.

Mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BNI 46)

Tujuannya adalah melaksanakan koordinasi secara konkrit antara masalah ekonomi dan keuangan, berupa pembentukan Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia secara resmi dibentuk pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini dimulai dengan Yayasan Pusat Bank Indonesia yang dipimpin oleh Margono Djojohadikoesoemo.

India Rice

Pemerintah RI berani menjanjikan akan membantu Pemerintah India dengan 500.000 Ton beras. Sebagai imbalannya pemerintah Indonesia akan menerima ganti bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat.

Hubungan Dagang Dengan Membentuk BTC (Banking and Trading Corperation)

Usaha lainnya dari pemerintah adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Usaha ini dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corperation) suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang dipimpin oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. BTC berhasil mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat (Insbranton Inc).

Planning Board (Badan Perancang Ekonomi)

Atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr.A.K.Gani tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi). Badan perencana ini merupakan badan tetap, yang tugasnya untuk membuat rencana pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Perencanaannya adalah untuk mengkoordinasi dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hokum seperti yang dilakukan pada BPPGN dan PPN. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, Menteri Gani kemudian mengumumkan rancangan pemerintah tentang Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Rencana yang dikemukakan oleh Dr.A.K.Gani sebagai langkah pertama adalah :

·         Semua bangunan umum, perkebunan dan industri yang sebelum perang menjadi milik Negara jatuh ketangan Pemerintah RI.

·         Bangunan umum  vital milik asing, akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi.

·         Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi tehadap RI.

·         Perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian RI-Belanda.

Plan Kasimo

Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo mengusulkan Rencana Produksi Tiga Tahun 1948-1950 atau dikenal dengan Kasimo Plan. Kasimo Plan adalah swa sembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatra Timur seluas 281.277 ha. Isi Plan Kasimo adalah :

1.      Anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi unggul.

2.      Penyembelihan hewan pertanian harus dicegah.

3.      Tanah-tanah kosong harus ditanami kembali terutama di Sumatra bagian Timur.

4.      Anjuran mengadakan transmigrasi 20 juta penduduk dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun.

Panitia Pemikir Siasat Ekonomi

Panitia Pemikir ini dipimpin oleh Wakil Presiden Hatta dan Dr.A.K.Gani sebagai wakilnya. Tugas panitia ini adalah mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan bahan bagi kebijaksanaan pemerintah dan bahan-bahan guna merencanakan pembangunan ekonomi, serta nasihat-nasihat kepada Pemerintah dalam rangka perundingan Belanda. Panitia Pemikir ini dibagi atas delapan bagian, yang mempelajari masalah ekonomi yang mendesak pada waktu itu :

1. Masalah ekonomi umum
2. Masalah perkebunan
3. Masalah industry, pertambangan dan minyak bumi
4. Masalah hak milik asing
5. Masalah keuangan
6. Masalah listrik, kereta api dam trem
7. Masalah perburuhan
8. Masalah-masalah di daerah pendudukan Belanda

Panitia Pemikir ini kemudian menghasilkan Dasar Pokok dari Rancangan Ekonomi Indonesia. Rancangan ini berisi program pembangunan jangka panjang, dengan tujuan untuk memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat dengan merata, dengan cara :

a)      Mengitensifkan usaha produksi

b)      Memajukan pertukaran Internasional

c)      Mencapai taraf hidup yang lebih tinggi

d)      Mempertinggi derajat dan kecakapan rakyat

Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)

Dalam kongres Persatuan Tenaga Ekonomi di Malang Wakil Presiden Moh. Hatta menganjurkan agar para pengusaha swasta memperkuat wadah persatuaannya. PTE dibawah pimpinan B.R.Motik menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Tujuannya adalah menggalang kembali dan melenyapkan individualism di kalangan organisasi pedagang untuk memperkokoh perekonomian bangsa Indonesia. PTE hanya berhasil mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal pertama Rp. 5.000.000. Kegiatan PTE semakin mundur akibat aksi militer Belanda. PTE kemudian mencurahkan kegiatannya pada bidang perbankan.

Soal

1. Balasan yang diterima pemerintah Indonesia setelah mengirimkan bantuan beras kepada pemerintah India adalah …

a.      Membantu perang menghadapi Belanda

b.      Memuji di depan siding PBB

c.       Mengerahkan perlengkapan perang

d.      Mengirim bahan pakaian

e.      Dukungan kemerdekaan untuk pemerintah Indonesia

Jawaban : D

2. Sisi negatif program ekonomi Ali-Baba adalah …

a.      Paham ekonomi komunis masuk ke Indonesia

b.      Pemerintah sulit mengeluarkan kredit

c.       Pemerintah hanya membuka ekspor-impor dengan Cina

d.      Pengusaha Indonesia hanya dimanfaatkan oleh pengusaha Cina

e.      Pengusaha Cina tersaingi oleh pengusaha pribumi

Jawaban : D

3. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sudah tentu menjadi sejarah penting dalam dunia perbankan di Indonesia. Tujuan dari nasionalisasi ini adalah …

a.      Menyempurnakan masalah keuangan Negara.

b.      Menghindari penyusupan ide-ide colonial yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda.

c.       Menempatkan orang-orang Indonesia untuk menggantikan posisi orang-orang Belanda.

d.      Membentuk bank sirkulasi untuk mengawasi pelaksanaan dan perkembangan dari bank-bank lainnya.

e.      Mempermudah pengawasan pemerintah terhadap bank sirkulasi itu.

Jawaban : B

4. Pada awal kemerdekaan, masalah perekonomianmenjadi persoalan yang mendesak untuk segera diatasi. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan beberapa tindakan preventif, yaitu kecuali …

a.      Melakukan peminjaman dengan jaminan pembayaran selambat-lambatnya 40 tahun.

b.      Mengeluarkan Maklumat No.1/10 tanggal 3 Oktober 1945.

c.       Pemerintah melakukan devaluasi terhadap mata uang asing terutama mata uang Jepang.

d.      Pemerintah mengeluarkan ORI.

e.      Memberlakukan bank sentral sebagai penyangga ekonomi nasional.

Jawaban : E

5. Orang Indonesia yang pertama kali diangkat menjadi gubernur De Javasche Bank setelah dinasionalisasi adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara, beliau menggantikan …

a.      Mr. Van Nerssen

b.      Mr. Howink

c.       Mr. Van Bamellen

d.      Mr. Van Damme

e.      Mr. Van Lancaster

Jawaban : B

6. Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, hasil bumi dan pertanian serta perkebunan tidak dapat dijual ke luar negeri yang salah satunya disebabkan oleh …

a.      Kesulitan infrastruktur transportasi

b.      Blokade laut oleh Belanda

c.       RI belum memiliki hubungan diplomatic dengan Negara lain

d.      Adanya Agresi Militer Belanda

e.      Kedatangan tentara sekutu yang membantu Belanda

Jawaban : B

7. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu Gunting Syafruddin. Strategi yang diterapkan adalah …

a.      Mengeluarkan uang kertas baru

b.      Mendirikan bank-bank baru

c.       Memangkas nilai nominal uang menjadi setengahnya

d.      Memberikan bantuan kepada rakyat kecil

e.      Memberikan bantuan kredit modal pada pengusaha Indonesia

Jawaban : C

8. Pemberontakan yang dipicu karena alasan pembagian dana ke daerah tidak seimbang terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri …

a.      Burhanuddin Harahap

b.      Ali Sastro

c.       Sukiman

d.      Moh. Hatta

e.      Djuanda

Jawaban : E

9. Kebijakan dalam bidang ekonomi, yaitu rencana produksi tiga tahunan oleh Menteri Urusan Bahan Makanan disebut …

a.      Plan Board

b.      Plan Kasimo

c.       Sistem Ali-Baba

d.      Gerakan Benteng

e.      Rencana Soemitro

Jawaban : B

10. Penyebab ketidakstabilan sistem ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan adalah …

a.      Belum memiliki sistem perekonomian

b.      Ekonomi didominasi oleh Belanda

c.       Belum memiliki mata uang sendiri

d.      Infrastruktur yang rusak akibat perang

e.      Sumber ekonomi yang masih dikuasai Belanda

Jawaban : B